Menteri Susi Ajak Negara ASEAN Cegah Human Trafficking dan Forced Labor

mkp-23-696x392Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama International Organization for Migration (IOM) menggelar ASEAN Conference on Human Trafficking and Forced Labor in Fishing Industry untuk membahas isu perdagangan orang dan kerja paksa yang baru-baru ini banyak ditemukan pada industri perikanan di tingkat regional ASEAN.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan semangat perlindungan kepada korban perdagangan orang ini harus menjadi kesadaran baru dan kehendak politik yang kuat dari negara-negara ASEAN.

“Permasalahan praktik perdagangan orang pada usaha perikanan merupakan masalah semua negara di ASEAN. Integritas produk perikanan dari negara-negara ASEAN sangat mempengaruhi pasar global, khususnya masyarakat Amerika dan Eropa yang saat ini mulai memperkenalkan kebijakan human rights traceability di sektor penangkapan ikan”, ungkap Susi dalam konferensi pers setelah acara ASEAN Workshop On Human Trafficking and Forced Labor In The Fishing Industry di Hotel Aryaduta, Jakarta,  Senin (15/8).

Negara-negara ASEAN sepeti Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia menyumbang 20,7% dari total tangkapan ikan dunia. Namun, kemajuan industri perikanan ASEAN terindikasi dengan praktik-praktik usaha yang berdampak pada penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan kerusakan alam. Selain itu, industri perikanan juga terindikasi pada praktik illegal fishing, yang di dalamnya banyak terjadi tindak kriminal lainnya.

Chief of Mission IOM indonesia, Mark Getchell mengatakan untuk merespon kondisi tersebut, konferensi ini muncul sebagai wahana berdiskusi dan berkoordinasi bagi institusi pemerintahan dari negara terkait.

“Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan ruang bagi diskusi strategis dan kerjasama antara aparat penegak hukum, pejabat kementerian terkait serta sektor swasta yang ada di kawasan ASEAN dalam menanggulangu praktik illegal fishing”, jelasnya.

Dalam acara tersebut, para perwakilan negara membahas keamanan maritim hingga mengkaji status quo dari kejahatan-kejahatan perlindungan HAM dalam industri perikanan.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bareskrim Polri, Komjen. Pol.Ari Dono Sukmanto. Ia menekankan pentingnya forum regional seperti ini dalam meningkatkan kinerja penegakkan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang secara khusus.

Susi berharap, acara yang berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 15 – 16 Agustus 2016 ini mampu menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN untuk menjunjung tinggi transparansi, partisipasi serta perlindungan dan penghormatan HAM.

“Perlu saya ingatkan dalam setiap produk perikanan, bahwa selalu ada kerja keras dan keringat para pekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, para pekerja tersebut wajib kita lindungi hak-hak dasarnya”, tutupnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *